Kebijakan Penutupan Warung Makan di Bulan Ramadhan Sering Bersifat Politis

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan sering kali kebijakan penutupan warung makan di daerah bersifat politis. Hal itu terlihat dari maraknya Surat Keputusan (SK) penutupan warung makan di daerah yang mendadak muncul menjelang bulan Ramadhan.
Dia mengatakan, biasanya kebijakan tersebut digunakan oleh sebagian kepala daerah yang seolah hendak menunjukan dirinya islami karena mengakomodasi kepentingan umat muslim di daerahnya.
"Padahal esensi puasa kan imsak, artinya menahan akan apapun bentuk cobaan, dan bagi umat muslim yang punya keteguhan iman, menahan godaan dari itu semua merupakan esensi ibadah puasa," ujar Dahnil saat dihubungi Kompas.com pada Minggu (12/6/2016).
Dia menambahkan, kebijakan penutupan warung makan di bulan Ramadhan juga akan menyulitkan orang-orang yang tidak berpuasa. Sebab ada segolongan orang-orang yang tidak berpuasa seperti ibu hamil, pemeluk agama lain, dan orang yang sedang sakit.
"Jadi kebijakan penutupan warung makan itu menurunkan citra Islam, seolah umat Islam yang berpuasa tidak tahan akan godaan tersebut, selain itu menyulitkan pihak lain yang tidak berpuasa, sebenarnya cukup ditutup dengan tirai saja," lanjut dia.
Sebelumnya diberitakan bahwa seorang ibu pemilik warung makan di Kota Serang, Banten, menangis ketika dagangannya disita aparat Satuan Polisi Pamongpraja PP Pemkot Serang, Jumat (10/6/2016).
Ibu ini dianggap melanggar aturan larangan warung buka siang hari di Bulan Suci Ramadhan.
Tampak ibu tersebut menangis sambil memohon kepada aparat agar dagangannya tidak diangkut. Namun tangisan ibu tersebut tak dihiraukan. Aparat tetap mengangkut barang dagangan ibu tersebut.
Kepala Satpol PP Maman Lutfi kepada Kompas TV mengatakan, warung tersebut kena razia karena buka siang hari dan melayani warga yang tidak puasa.